Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo resmi memulai
pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan struktur
organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah.

Agenda tersebut diawali melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat I yang
digelar Jumat (20/2/2026). Ranperda ini merupakan perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Dalam forum tersebut, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyerahkan nota
pengantar kepada Ketua DPRD, Zulfikar Y. Usira, sebagai tanda dimulainya
proses legislasi.

Zulfikar menegaskan bahwa revisi regulasi ini bukan sekadar penyesuaian
administratif, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata
kelola pemerintahan daerah.

Menurutnya, dinamika regulasi di tingkat pusat serta tuntutan pelayanan
publik yang semakin kompleks mengharuskan adanya penataan ulang struktur
perangkat daerah.“Perubahan ini diarahkan untuk menciptakan organisasi yang
lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya
dalam sidang paripurna.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional memastikan setiap
perubahan regulasi benar-benar berorientasi pada peningkatan kinerja
birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Penataan kelembagaan, kata dia, harus mampu meminimalkan tumpang tindih
kewenangan sekaligus memperjelas fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD).

Zulfikar juga menekankan pentingnya pembahasan yang mendalam pada tahap
selanjutnya. Seluruh fraksi dan komisi akan dilibatkan agar substansi
Ranperda dikaji secara komprehensif sebelum ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

“Kita ingin struktur yang ramping namun kuat fungsi, solid dalam koordinasi,
serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara konkret,” tegasnya.

Proses pembahasan Ranperda SOTK ini diharapkan dapat berjalan tepat waktu
sehingga penataan organisasi baru dapat segera memperkuat sistem pemerintahan
di Kabupaten Gorontalo.