Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti polemik pelantikan 23 kepala puskesmas (kapus) se-Kabupaten Gorontalo yang dinilai bermasalah melalui rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (7/4/2026).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV, Jayusdi Rivai, itu mengungkap sejumlah persoalan krusial. Salah satunya, terdapat 10 orang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas diduga belum memenuhi persyaratan yang berlaku.

Jayusdi Rivai menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menelusuri proses pengusulan hingga penetapan para Plt tersebut.

“Kesannya, yang mengajukan dan melakukan rapat penentuan adalah tim penilai kinerja. Karena itu, kami akan mengundang mereka untuk menjelaskan hal-hal yang berkembang saat ini,” ujar Jayusdi Rivai.

Ia juga mengungkapkan adanya indikasi penyesuaian jabatan yang dilakukan untuk memenuhi syarat teknis tertentu.

Hal ini justru menimbulkan pertanyaan terkait prosedur yang ditempuh dalam proses pengangkatan.

“Nanti tindak lanjutnya akan kami lakukan melalui rapat bersama tim penilai kinerja, untuk membahas tahapan pengangkatan tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan kesimpulan sementara, Komisi IV menilai pengangkatan Plt Kepala Puskesmas tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, DPRD merasa perlu menggali penjelasan secara rinci.

Langkah ini, lanjut Jayusdi, juga sebagai upaya melindungi ASN di lingkungan pemerintah daerah agar tidak mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum.
“Ini juga untuk melindungi teman-teman ASN agar tidak melakukan hal yang bisa berimplikasi hukum,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo pun akan secara resmi menyurati Tim Penilai Kinerja untuk menghadirkan seluruh dokumen terkait proses pengangkatan tersebut.
“Kami akan menyurat agar seluruh dokumen, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ini, dapat dibuka secara transparan,” tandas Jayusdi Rivai.

RDP tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, BKPSDM, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kabupaten Gorontalo.(DP)